Tekan laju inflasi, Pemkot Depok gelar pangan murah

Depok (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok akan menggelar pangan murah di Kantor Kecamatan Cimanggis, kegiatan tersebut bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Kementerian Pertanian (Kementan).

"Langkah ini kita lakukan dengan harapan mampu menekan laju inflasi yang terjadi di Kota Depok. Sebab hal yang memicu inflasi di Kota Depok diantaranya adalah produk hortikultura seperti cabe bawang merah, dan bawang putih," ujar Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani di Depok, Rabu.

Menurut dia, kegiatan 'Gelar Pangan Murah' digelar Rabu (21/9) pukul 09.00 WIB. Sementara kegiatan serupa juga akan diadakan di halaman Pasar Depok Jaya pada Kamis 22 September, mulai pukul 09.00 WIB.

"Target kegiatan tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM. Pada Gelar Pangan Murah, warga dapat membeli sejumlah komoditi yang telah kita sediakan," jelasnya.

Komoditi yang dijual pada Gelar Pangan Murah di antaranya bawang merah Brebes, Rp29.000 per kg, Cabai rawit merah dan cabai merah keriting, Rp55.000 per kg, Bawang putih kating, Rp26.000 per kg, bawang putih Honan, Rp18.000 per kg, ayam broiler, Rp34.000 per kg, Telur ayam Rp25.000 per kg.

Selanjutnya untuk daging sapi, daging sop, Rp75.000 per kg, daging Semur, Rp85.000 per kg, daging rendang, Rp95.000 per kg, Kerbau Rendang, Rp85.000 per kg.

Gula Pasir kemasan, mulai dari Rp 13.000 per kg sampai Rp 13.500 per kg, Minyak Goreng kemasan, mulai dari Rp14.000 per liter sampai Rp16.000 per liter. Beras, mulai dari Rp 9.400 per kg sampai Rp11.400 per kg.

Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyatakan siap mengendalikan inflasi dengan menjaga harga barang-barang tetap stabil dan angka inflasi tidak naik. "Meskipun Depok tidak masuk dalam daftar 10 kota/kabupaten tertinggi angka inflasinya, namun kami tetap berupaya untuk menjaga inflasi agar tidak terjadi kenaikan," katanya.

"Saat ini angka inflasi Kota Depok sebesar 4,57 persen, masih berada di bawah ambang batas inflasi yang ditetapkan pemerintah pusat Presiden yaitu 4 ± 1 atau 5 persen," katanya.

Kami tentunya tidak mau lengah, terlebih saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang sedang goyah akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Imam menjelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil. Pertama, mengajak masyarakat untuk menanam cabai di rumah, sebab cabai merah salah satu penyumbang inflasi tertinggi.

"Kedua, menggerakan kembali program D'Saber mengajak ASN untuk bersedekah kepada warga yang kesulitan. Lalu, mengajak lembaga sosial dan zakat untuk membantu warga yang kesulitan dan mengadakan pasar murah," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, segera menyalurkan bantalan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat rentan dan prasejahtera untuk penanggulangan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami memberikan bantalan sosial senilai Rp150 ribu kepada 2.000 KPM yang terdaftar sebagai warga miskin lansia dan disabilitas. Bantuan juga diberikan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti tenaga atau relawan sosial di lapangan," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok, Kamis.

Bantuan diberikan selama 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2022. Bantuan tersebut juga ditambah dengan 4.000 KPM. Yang terdaftar sebagai 2.000 sopir angkot dan 2.000 sopir ojek daring diambil dari PT Grab dan PT Gojek.

"Arahan dari pusat, semua pemerintah daerah untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Triwulan 4 diberikan 2 persennya untuk bantalan sosial guna menjaga agar inflasi tetap rendah. Untuk Kota Depok 2 persenya yaitu Rp4,9 miliar," katanya.

Lebih lanjut Imam mengatakan selain bantuan dari Pemkot Depok juga ada bantuan dari pemerintah pusat dengan jumlah total penerima manfaat mencapai 85.191 KPM. Yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"Bantuan pusat ada BLT BBM senilai Rp150 ribu selama 2 bulan yaitu bulan September dan Oktober. Selain itu, ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu sehingga totalnya menjadi Rp500 ribu," demikian Imam.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat (Jabar) Iendra Sofyan berharap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada kalangan buruh di daerah ini bisa tepat sasaran agar uang tersebut dapat membantu ekonomi mereka.