"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.
Menurut Airlangga, Presiden juga menekankan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.
Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," papar Airlangga.
Karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agrikultur atau program pertanian, ujar dia menambahkan. Menko Perekonomian menjabarkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2021 sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun.
Sedangkan untuk periode Januari--Agustus 2022, sedikitnya sembilan PSN telah dirampungkan dengan nilai sebesar Rp140,1 triliun. "Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun," tuturnya.
Beberapa PSN yang masih dalam proses penyelesaian adalah Bendungan Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, serta pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro.
Kemudian proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek gas alam Lapangan Ubadari di Papua Barat.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar ibu kota negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai PSN guna mempermudah proses pembangunan.
"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ujar Airlangga. Sementara itu Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN bersinergi dalam proyek percobaan Program Solusi Nelayan untuk melancarkan rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap langkah tersebut memiliki dampak bagi kesejahteraan nelayan.
"Dengan Program Solusi Nelayan ini, solar untuk koperasi nelayan akan mampu memperbaiki akses nelayan untuk kemudahan mendapatkan solar sehingga nanti kenaikan solar tidak terlalu terdampak karena rantai pasoknya bisa diperbaiki. Mereka bisa langsung mendapatkan harga yang lebih murah," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Sebelum meresmikan Program Solusi Nelayan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden RI Joko Widodo.
Jika berjalan dengan baik, kata dia, pemerintah akan mengembangkan program itu ke seluruh Indonesia mulai Desember 2022.
"Kita coba bertahap untuk membantu nelayan yang hari ini kesulitan karena ada pengurangan subsidi BBM. Kita buktikan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi untuk nelayan," ucap Erick.
Melalui Program Solusi Nelayan, lanjut dia, koperasi akan membantu modal kerja para anggotanya yang ditambah kontribusi Kementerian BUMN dengan mendorong pembiayaan melalui koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) guna membangun ekosistem yang lain.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi instruksikan seluruh PSN selesai sebelum 2024
