Protes terhadap anggota DPRD Garut tersebut salah satunya diungkapkan Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Agus Rustandi, kepada wartawan, Kamis.
Ia menilai gaya hidup para anggota DPRD tidak menunjukkan rasa sebagai fungsi perwakilan rakyat, ketika rakyat Garut masih banyak mengharapkan perhatian dari pemerintah.
Menurut dia, angota DPRD Garut lebih memilih membeli mobil baru dibandingkan harus membantu rakyat yang masih hidup dalam garis kemiskinan.
Padahal, kata Agus, rakyat Garut masih ada yang kesulitan untuk mendapatkan beras dan sulitnya meningkatkan kesejahteraan hidup serta kondisi insftrastruktur di Garut yang masih belum memadai.
Keinginan anggota DPRD memiliki mobil baru dengan alasan untuk menunjang kinerja, kata Agus, sebagai bukti tidak peduli terhadap rakyat yang sedang dalam kesusahan.
"Saya kira alangkah baiknya jika anggaran untuk membeli mobil baru digunakan untuk program kesejahteraan rakyat. Anggaran jangan dihambur-hamburkan untuk membeli mobil," katanya.
Sementara itu salah seorang warga Garut, Farhan, menyatakan kecewa dengan keinginan anggota DPRD memiliki mobil operasional, sementara rakyat miskin di Garut masih banyak.
Daripada membeli mobil baru, menurut Farhan, lebih baik uangnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat atau memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
"Tidak setuju anggota DPRD beli mobil baru karena banyak warga miskin yang membutuhkan perhatian pemerintah, seperti warga di Desa Mekarmukti yang terancam kelaparan," katanya.
Sementara itu pengadaan mobil baru anggota DRPD terdiri dari satu unit mobil Toyota Fortuner dan tiga unit Honda CRV untuk unsur pimpinan DPRD dan 12 unit Daihatsu Terios untuk perlengkapan kendaraan di DPRD.
Sedangkan mobil anggota DPRD sebelumnya yakni Toyota Kijang dan Suzuki Vitara tahun pembuatan 1999 hingga 2003, rencananya akan diserahkan pada bagian aset yang selanjutnya dibagikan kepada tingkat dinas yang membutuhkan kendaraan operasional.
Pengadaan mobil baru itu karena para para anggota DPRD mengeluhkan mobil lama tahun pembuatan 1999 sampai 2003 tidak layak pakai atau sering mogok serta biaya perawatan lebih besar mencapai Rp600 juta per tahun.
"Sering mendapat laporan dari para anggota komisi, kinerja mereka terhambat gara-gara mobil mogok, daripada buat perawatan, lebih baik beli yang baru," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Lucky Lukmansyah Trenggana.
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.