"Bisa lapor kalau dinasnya tidak turun ke lapangan, camat lurahnya tidak aktif," kata Bima Arya di Kota Bogor, Ahad.
Bima Arya menuturkan sekarang ada mekanisme pengaduan melalui aplikasi khusus maupun melalui aplikasi pesan WhatsApp Si Badra.
Selain itu bisa langsung mengadu melalui pesan langsung (direct message) akun Instagram miliknya @bimaaryasugiarto.
Di sisi lain Bima Arya juga meminta aparatur wilayah harus melakukan sosialisasi proses pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan warga tidak mampu kepada RT/RW kemudian diteruskan kepada warga agar tidak dikeluhkan sampai kepadanya.
“Pelaksanaan musyawarah kelurahan juga harus terbuka, melibatkan semua. Jangan orangnya itu lagi itu lagi, yang dekat dengan RT/RW misalnya," ujarnya.
Bima mengungkapkan telah mendapat aspirasi warga secara langsung dalam forum aspirasi warga bertajuk ‘Mengawal Reformasi Perlindungan Sosial Rakyat Miskin’ di Gang Mekar Jaya, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Sabtu (16/1).
Baca juga: 84.700 warga Kota Bogor dapat PKH dan BPNT selama 2021
Baca juga: 84.700 warga Kota Bogor dapat PKH dan BPNT selama 2021
Dalam acara yang digelar Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kota Bogor ini, Bima Arya mendapatkan masukkan dari warga khususnya, terkait pendataan bantuan sosial.
“Pandemi ternyata membuat kita bermuhasabah, mengevaluasi. Ternyata banyak yang harus diperbaiki, ternyata banyak yang salah sasaran. Yang harusnya dapat, tidak dapat. Yang harusnya tidak dapat, kok dapat,” ungkap Bima Arya.
Masalah yang diungkapkan warga adalah, kata Bima, masih ada yang sudah meninggal masih masuk data. Ada juga yang sudah pindah masih terdata dan yang baru masuk tapi belum daftar kemudian tidak terdata.
"Siapa yang salah, kita tidak bicara siapa yang salah, harus kerja sama-sama. Untuk itulah Dinas Sosial, Disdukcapil, dibantu SPRI di sini mencoba memperbaiki semu," katanya.
Sementara itu, Sekjen SPRI Dika Moehammad mengatakan, pihaknya bersama beberapa organisasi masyarakat sipil sedang menggagas upaya perbaikan perlindungan sosial untuk rakyat miskin.
“Gagasan itu melalui pendekatan akuntabilitas sosial atau bagaimana melibatkan masyarakat atau publik," ungkapnya.
Misalnya, kata Dika, pada bulan Mei 2021 lalu kami melakukan pendataan independen terhadap keluarga miskin yang tidak mendapatkan program keluarga harapan. Padahal mereka layak.
Hasilnya, pada saat itu ada sekitar 600-700 kepala keluarga sudah pernah kami komunikasikan dengan Dinsos untuk diproses ke dalam DTKS.
