"Selanjutnya, RW juga diduga beberapa kali memberikan fasilitas pada HS dan keluarganya, diantaranya tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) di Kota Banjar," katanya.
Selain itu, Rahmat juga diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional rumah sakit swasta yang didirikan oleh Herman.
Firli mengatakan selama masa kepemimpinan Herman sebagai Wali Kota Banjar periode 2008-2013 diduga pula banyak menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemerintahan Kota Banjar.
"Saat ini, tim penyidik masih terus melakukan penghitungan jumlah nilai penerimaan gratifikasi yang dimaksud," ucap Firli.
Atas perbuatannya, Rahmat disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan Herman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ini penjelasan perkara yang menjerat mantan Wali Kota Banjar
Kamis, 23 Desember 2021 19:45 WIB
Mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (kanan/rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/12/2021). KPK telah menetapkan Herman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPRPKP Kota Banjar Tahun 2008-2013 dan dugaan penerimaan gratifikasi. ANTARA/HO-Humas KPK
