Antarajabar.com - Ribuan guru honorer di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menuntut kesejahteraan kepada pemerintah daerah dengan segera dilakukan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Kami ingin menyampaikan aspirasi menuntut kesejahteraan guru," kata Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi saat menggelar hari jadi ke-11 Fagar di Lapang Kerkof, Garut, Sabtu.
Kegiatan Fagar tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ade Ginanjar, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Garut.
Cecep menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar persoalan guru honorer di Garut cepat dileselesaikan, seperti segera mengangkat guru menjadi PNS.
Namun aspirasi yang disampaikannya itu diakui Cecep kecewa karena tidak dihadiri langsung oleh kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan guru honorer.
"Orang nomor satu di Garut belum nampak hidungnya di sini, orang nomor dua belum nampak juga hidungnya, padahal semua birokrasi sudah saya undang," katanya.
Ia berharap, Ketua DPRD Garut yang hadir dapat memperjuangkan guru honorer dan terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan kesejahteraan.
"Ketua DPRD harus memperhatikan guru honorer karena kebijakan eksekutif ada di legislatif," katanya.
Cecep mendesak legislatif untuk segera mengusulkan guru honorer atau tenaga kontrak maupun pegawai tetap bukan PNS untuk menjadi PNS.
"Ini (menjadi PNS) harus diusung oleh kepala daerah dan Ketua DPRD," katanya.
Ia juga berharap Pemkab Garut segera mengeluarkan surat keputusan (SK) penugasan guru honorer yang sampai sekarang belum dikeluarkan.
"Guru honorer jumlahnya ada 13 ribu, tapi yang terakomodir tunjangan di APBD hanya tujuh ribu, gajinya pun hanya Rp100 ribu per bulan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kami ingin menyampaikan aspirasi menuntut kesejahteraan guru," kata Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi saat menggelar hari jadi ke-11 Fagar di Lapang Kerkof, Garut, Sabtu.
Kegiatan Fagar tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ade Ginanjar, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Garut.
Cecep menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar persoalan guru honorer di Garut cepat dileselesaikan, seperti segera mengangkat guru menjadi PNS.
Namun aspirasi yang disampaikannya itu diakui Cecep kecewa karena tidak dihadiri langsung oleh kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan guru honorer.
"Orang nomor satu di Garut belum nampak hidungnya di sini, orang nomor dua belum nampak juga hidungnya, padahal semua birokrasi sudah saya undang," katanya.
Ia berharap, Ketua DPRD Garut yang hadir dapat memperjuangkan guru honorer dan terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan kesejahteraan.
"Ketua DPRD harus memperhatikan guru honorer karena kebijakan eksekutif ada di legislatif," katanya.
Cecep mendesak legislatif untuk segera mengusulkan guru honorer atau tenaga kontrak maupun pegawai tetap bukan PNS untuk menjadi PNS.
"Ini (menjadi PNS) harus diusung oleh kepala daerah dan Ketua DPRD," katanya.
Ia juga berharap Pemkab Garut segera mengeluarkan surat keputusan (SK) penugasan guru honorer yang sampai sekarang belum dikeluarkan.
"Guru honorer jumlahnya ada 13 ribu, tapi yang terakomodir tunjangan di APBD hanya tujuh ribu, gajinya pun hanya Rp100 ribu per bulan," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017