Antarajabar.com - Sebanyak 250 kader Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat mengikuti Sekolah Anti Korupsi Angkatan V yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPD Partai Demokrat Jawa Barat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Parahyangan Hotel Horison Bandung, Sabtu.
"Sekolah Anti Korupsi ini bentuknya seminar sehari dan ini yang mengadakan DPP yang dikerjasamakan dengan DPD PD Jawa Barat dan KPK," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana disela-sela kegiatan tersebut.
Iwan menuturkan ini merupakan Sekolah Anti Korupsi Angkatan Ke-V yang diadakan oleh DPP Partai Demokrat untuk tingkat dewan pimpinan daerah (DPD).
"Tapi ini merupakan Sekolah Anti Korupsi pertama yang diadakan untuk kader Partai Demokrat di Jawa Barat," kata dia.
Menurut dia, tujuan diadakannya Sekolah Anti Korupsi tersebut ialah sebagai bentuk supermasi hukum Partai Demokrat terhadap pemberantasan korupsi.
"Dan diharapkan nantinya para kader PD bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi secara utuh dari KPK terkait masalah supermasi hukum, khususnya tentang pengenalan gratifikasi," kata Iwa.
Pengenalan tentang gratifikasi, menurut dia, sangat penting untuk dikenalkan kepada para kader dan pengurus partai karena hal tersebut menjadi gerbang awal untuk masuk atau melakukan korupsi.
"Lalu tadi juga dicontohkan kaiatan antara gratifikasi, suap menyuap atau pemerasaan. Dan itu tadi dijelaskan bahwa gratifikasi adalah kunci masuk ke korupsi. Paling tidak partai politik dan kader partai politik bisa memahami itu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Sekolah Anti Korupsi ini bentuknya seminar sehari dan ini yang mengadakan DPP yang dikerjasamakan dengan DPD PD Jawa Barat dan KPK," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana disela-sela kegiatan tersebut.
Iwan menuturkan ini merupakan Sekolah Anti Korupsi Angkatan Ke-V yang diadakan oleh DPP Partai Demokrat untuk tingkat dewan pimpinan daerah (DPD).
"Tapi ini merupakan Sekolah Anti Korupsi pertama yang diadakan untuk kader Partai Demokrat di Jawa Barat," kata dia.
Menurut dia, tujuan diadakannya Sekolah Anti Korupsi tersebut ialah sebagai bentuk supermasi hukum Partai Demokrat terhadap pemberantasan korupsi.
"Dan diharapkan nantinya para kader PD bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi secara utuh dari KPK terkait masalah supermasi hukum, khususnya tentang pengenalan gratifikasi," kata Iwa.
Pengenalan tentang gratifikasi, menurut dia, sangat penting untuk dikenalkan kepada para kader dan pengurus partai karena hal tersebut menjadi gerbang awal untuk masuk atau melakukan korupsi.
"Lalu tadi juga dicontohkan kaiatan antara gratifikasi, suap menyuap atau pemerasaan. Dan itu tadi dijelaskan bahwa gratifikasi adalah kunci masuk ke korupsi. Paling tidak partai politik dan kader partai politik bisa memahami itu," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016