Antarajawabarat.com,12/11 - Managing Director Sai Global Nyoman Susila mengatakan, hingga kurun waktu Desember 2012 hanya ada 35 lembaga yang terdiri dari lembaga perbankan, pemerintahan, dan swasta di Indonesia yang sudah meraih Sertifikat ISO 27001:2005.
"Ada sekitar 35 lembaga dan itu seluruh Indonesia. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan negara lainnya seperti di Jepang. Di sana Jepang banyak sekali ada sekitar 7.000-an," kata Nyoman Susila, di Kota Bandung, Selasa.
Ditemui usai penyerahan Sertifikat ISO 27001:2005 kepada Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Nyoman mengatakan masih sedikitnya jumlah lembaga di Indonesia yang meraih sertifikat ISO tersebut karena tingkat kesadaran dan sulitnya proses untuk meraihnya.
"Kenapa masih sedikit, mungkin lebih kepada kesadarannya ya. Tapi memang sertifikasi ini lebih sulit dibandingkan sertifikasi ISO lainnya," kata dia.
Sertifikat ISO 27001:2005 ini, katanya memang memiliki spesifikasi berbeda jika dibandingkan dengan sertifikasi ISO lainnya seperti manajemen mutu.
"Ini agak beda. Ini ada dua, misalnya anda punya data dan informasi. Data dan informasi itu terkait data-data konfidensial dan rahasia. Maka data ini haruslah diprotek, jangan sampai nanti bocor, dicuri atau dibajak," kata dia.
Dikatakannya, setelah mengidentifikasi data yang perlu diprotek atau dilindungi maka dibuatlah sebuah sistem manajemennya.
"Seperti apa yang harus diprotek. Siapa yang memprotek. Bagaimana cara memproteknya dan bagaimana pengecekannya itu namanya manajemen
Itu semua diatur oleh ISO ini. Jadi memang ISO ini sangat spesifik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai LPSE Jawa Barat Ika Mardiah membenarkan bahwa untuk bisa meraih sertifikasi ISO 27001:2005 cukup sulit.
"Memang cukup sulit ya, kenapa demikian karena kita dihadapkan berbagai macam kendala. Kendalanya itu lebih kepada perilaku kami sendiri, misalnya kebiasaan rutin membuat laporan, kebiasaan mematikan komputer, lalu membersihkan meja, dan lain-lain," kata dia.
Menurut Ika, sertifikasi ISO ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan publik dalam hal layanan LPSE.
"Kami akan selalu menjaga ketersediaan layanan dan tidak bisa diterobos," kata dia.
Pihaknya mengaku cukup bangga dengan diraihnya sertifikasi ISO tersebut karena jumlah lembaga atau instansi pemerintah yang meraih ISO ini masih minim.
"Malah dari 35 lembaga yang sudah meraih ISO ini, kebanyakan swasta, pemerintahnya masih sedikit," kata Ika.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Ada sekitar 35 lembaga dan itu seluruh Indonesia. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan negara lainnya seperti di Jepang. Di sana Jepang banyak sekali ada sekitar 7.000-an," kata Nyoman Susila, di Kota Bandung, Selasa.
Ditemui usai penyerahan Sertifikat ISO 27001:2005 kepada Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Nyoman mengatakan masih sedikitnya jumlah lembaga di Indonesia yang meraih sertifikat ISO tersebut karena tingkat kesadaran dan sulitnya proses untuk meraihnya.
"Kenapa masih sedikit, mungkin lebih kepada kesadarannya ya. Tapi memang sertifikasi ini lebih sulit dibandingkan sertifikasi ISO lainnya," kata dia.
Sertifikat ISO 27001:2005 ini, katanya memang memiliki spesifikasi berbeda jika dibandingkan dengan sertifikasi ISO lainnya seperti manajemen mutu.
"Ini agak beda. Ini ada dua, misalnya anda punya data dan informasi. Data dan informasi itu terkait data-data konfidensial dan rahasia. Maka data ini haruslah diprotek, jangan sampai nanti bocor, dicuri atau dibajak," kata dia.
Dikatakannya, setelah mengidentifikasi data yang perlu diprotek atau dilindungi maka dibuatlah sebuah sistem manajemennya.
"Seperti apa yang harus diprotek. Siapa yang memprotek. Bagaimana cara memproteknya dan bagaimana pengecekannya itu namanya manajemen
Itu semua diatur oleh ISO ini. Jadi memang ISO ini sangat spesifik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai LPSE Jawa Barat Ika Mardiah membenarkan bahwa untuk bisa meraih sertifikasi ISO 27001:2005 cukup sulit.
"Memang cukup sulit ya, kenapa demikian karena kita dihadapkan berbagai macam kendala. Kendalanya itu lebih kepada perilaku kami sendiri, misalnya kebiasaan rutin membuat laporan, kebiasaan mematikan komputer, lalu membersihkan meja, dan lain-lain," kata dia.
Menurut Ika, sertifikasi ISO ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan publik dalam hal layanan LPSE.
"Kami akan selalu menjaga ketersediaan layanan dan tidak bisa diterobos," kata dia.
Pihaknya mengaku cukup bangga dengan diraihnya sertifikasi ISO tersebut karena jumlah lembaga atau instansi pemerintah yang meraih ISO ini masih minim.
"Malah dari 35 lembaga yang sudah meraih ISO ini, kebanyakan swasta, pemerintahnya masih sedikit," kata Ika.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013