Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama memperkirakan Indonesia akan mendapat kuota haji penuh untuk penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi.
"Insya Allah kuotanya penuh. karena dari sana bahasanya begitu," ujar Dirjen PHU Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Hilman Latief saat menutup Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Mudzakarah ini mengangkat tema Bipih dan Keberlangsungan Pembiayaan Haji.
Kendati demikian, Hilman belum bisa memastikan berapa kuota yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia. Sebab otoritas di Arab Saudi belum menyebutkan angka pasti.
"Hanya belum disebutkan angkanya," kata dia.
Hilman mengaku Kementerian Agama sudah menggelar rapat awal dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Bahkan, Indonesia termasuk yang didahulukan rapatnya agar bisa segera melakukan persiapan dini.
"Indonesia jamaahnya terbesar di dunia sehingga pengelolaannya harus dipersiapkan lebih awal," kata dia.
Rencananya, pada 9 Januari 2023 akan ada penandatangan MoU penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi. Bersamaan dengan itu, akan dilakukan juga penandatanganan seluruh kontrak layanan, baik akomodasi, transportasi, konsumsi, maupun Masya'ir.
"Insya Allah, Januari dan Februari kita sudah harus lari kencang untuk pelunasan," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Agama akan merekrut petugas pembimbing ibadah haji lebih awal yakni pada Januari 2023, sehingga bisa langsung berkolaborasi dengan calon jamaah yang akan berangkat untuk memberikan bimbingan manasik haji.
"Rekrutmen petugas pembimbing ibadah akan dilakukan lebih awal. Harapannya mereka yang terpilih bisa langsung berkolaborasi dengan jemaah yang akan berangkat untuk memberikan bimbingan manasik," Direktur Bina Haji Dirjen PHU Kemenag Arsad Hidayat.
Arsad menjelaskan bimbingan manasik ke depan diorientasikan untuk menciptakan jamaah mandiri. Untuk itu, seluruh proses dan aktivitas bimbingan manasik harus berorientasi pada kemandirian jamaah.
Daftar tunggu
Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut rata-rata antrean jamaah haji Indonesia mencapai 41 tahun, sehingga Kementerian Agama akan mencari formulasi agar masa tunggu bisa dipangkas.
"Rata-rata (antrean) 41 tahun secara nasional. Kita sudah membuat beberapa simulasi terkait penyiasatan agar antrean itu tidak terlalu panjang. Jadi, kita akan membuat kuota yang berkeadilan," ujar Menag saat rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin.
Menag mengatakan soal antrean dan kuota haji menjadi salah satu pembahasan ketika Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Rabiah berkunjung ke Indonesia beberapa pekan lalu.
Ia berharap Pemerintah Arab Saudi dapat mengembalikan kuota seperti sebelum pandemi COVID-19 serta memberikan kuota tambahan agar masa antrean jamaah haji Indonesia tidak terlalu panjang.
"Dengan antrean sepanjang yang dimiliki Indonesia, berat jika kuota tidak ditambahkan," kata dia.
Soal kuota haji ini, kata Menag, akan dibahas dalam forum Muktamar Perhajian yang rencananya digelar pada awal tahun depan. Muktamar perhajian ini akan membahas sejumlah catatan penting selama pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah.
Selain kuota, Kemenag juga akan membawa sejumlah catatan ke forum tersebut, seperti batasan usia jamaah, terbatasnya mobilitas fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga kenaikan biaya masyair yang belum sebanding dengan fasilitas layanan yang diberikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenag perkirakan Indonesia dapat kuota haji penuh
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Insya Allah kuotanya penuh. karena dari sana bahasanya begitu," ujar Dirjen PHU Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Hilman Latief saat menutup Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Mudzakarah ini mengangkat tema Bipih dan Keberlangsungan Pembiayaan Haji.
Kendati demikian, Hilman belum bisa memastikan berapa kuota yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia. Sebab otoritas di Arab Saudi belum menyebutkan angka pasti.
"Hanya belum disebutkan angkanya," kata dia.
Hilman mengaku Kementerian Agama sudah menggelar rapat awal dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Bahkan, Indonesia termasuk yang didahulukan rapatnya agar bisa segera melakukan persiapan dini.
"Indonesia jamaahnya terbesar di dunia sehingga pengelolaannya harus dipersiapkan lebih awal," kata dia.
Rencananya, pada 9 Januari 2023 akan ada penandatangan MoU penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi. Bersamaan dengan itu, akan dilakukan juga penandatanganan seluruh kontrak layanan, baik akomodasi, transportasi, konsumsi, maupun Masya'ir.
"Insya Allah, Januari dan Februari kita sudah harus lari kencang untuk pelunasan," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Agama akan merekrut petugas pembimbing ibadah haji lebih awal yakni pada Januari 2023, sehingga bisa langsung berkolaborasi dengan calon jamaah yang akan berangkat untuk memberikan bimbingan manasik haji.
"Rekrutmen petugas pembimbing ibadah akan dilakukan lebih awal. Harapannya mereka yang terpilih bisa langsung berkolaborasi dengan jemaah yang akan berangkat untuk memberikan bimbingan manasik," Direktur Bina Haji Dirjen PHU Kemenag Arsad Hidayat.
Arsad menjelaskan bimbingan manasik ke depan diorientasikan untuk menciptakan jamaah mandiri. Untuk itu, seluruh proses dan aktivitas bimbingan manasik harus berorientasi pada kemandirian jamaah.
Daftar tunggu
Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut rata-rata antrean jamaah haji Indonesia mencapai 41 tahun, sehingga Kementerian Agama akan mencari formulasi agar masa tunggu bisa dipangkas.
"Rata-rata (antrean) 41 tahun secara nasional. Kita sudah membuat beberapa simulasi terkait penyiasatan agar antrean itu tidak terlalu panjang. Jadi, kita akan membuat kuota yang berkeadilan," ujar Menag saat rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin.
Menag mengatakan soal antrean dan kuota haji menjadi salah satu pembahasan ketika Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Rabiah berkunjung ke Indonesia beberapa pekan lalu.
Ia berharap Pemerintah Arab Saudi dapat mengembalikan kuota seperti sebelum pandemi COVID-19 serta memberikan kuota tambahan agar masa antrean jamaah haji Indonesia tidak terlalu panjang.
"Dengan antrean sepanjang yang dimiliki Indonesia, berat jika kuota tidak ditambahkan," kata dia.
Soal kuota haji ini, kata Menag, akan dibahas dalam forum Muktamar Perhajian yang rencananya digelar pada awal tahun depan. Muktamar perhajian ini akan membahas sejumlah catatan penting selama pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah.
Selain kuota, Kemenag juga akan membawa sejumlah catatan ke forum tersebut, seperti batasan usia jamaah, terbatasnya mobilitas fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga kenaikan biaya masyair yang belum sebanding dengan fasilitas layanan yang diberikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenag perkirakan Indonesia dapat kuota haji penuh
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022