Pemkot Bandung salurkan Rp9,3 miliar ke tujuh dinas untuk tekan inflasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalokasikan dana sebesar Rp9.291.806.155 ke tujuh dinas untuk kebutuhan menangani dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan beragam program yang akan digelar oleh berbagai dinas terkait alokasi tersebut harus disalurkan tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

"Karena (kenaikan harga BBM) ini bisa menjadi pemicu terjadinya inflasi," kata Ema di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Baca juga: Kota Bandung rekrut 1.200 pekerja untuk padat karya cegah inflasi

Adapun tujuh dinas itu menerima alokasi dengan nominal yang beragam. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, kata dia, menerima alokasi sebesar Rp631.987.875 untuk berbagai kegiatan, mulai dari pemberian bantuan sembako hingga pemberian uang tunai kepada PPKS.

Adapun target yang disasar untuk program di Dinsos, menurutnya sebanyak 60 orang anak terlantar, 100 orang lansia terlantar, 100 orang penyandang disabilitas berat, serta 75 orang pemulung.

Kemudian Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung menerima alokasi sebesar Rp626.320.570 yang diperuntukkan bagi kegiatan pemeliharaan jalan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan yang mempekerjakan 225 orang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung menurutnya mendapat alokasi sebesar Rp1.421.078.900 yang diperuntukkan menjadi bantuan perbaikan rutilahu strategis, upah tenaga kerja, dan biaya penunjang.

Lalu Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menurutnya mendapat alokasi Rp2.100.000.000 untuk kegiatan padat karya bagi warga Kota Bandung yang kurang mampu, warga terdampak inflasi kenaikan BBM atau pandemi COVID-19.

Selanjutnya, dia mengatakan Dinas Perhubungan Kota Bandung mendapat alokasi Rp2.683.129.400 untuk optimalisasi Trans Metro Bandung (TMB), Bus Sekolah, dan perbaikan halte.

Baca juga: PUPR uji laik fungsi jalan layang Kopo setelah rampung 100 persen

Dengan begitu, ia memastikan tidak ada kenaikan tarif bagi transportasi umum yang berada di bawah naungan Pemkot Bandung.

Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung, menurutnya mendapat alokasi sebesar Rp1.284.336.000 untuk menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp450.000 bagi 2.854 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Dan menurutnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mendapat alokasi sebesar Rp544.953.410 untuk menggelar kegiatan pasar murah yang berlangsung di 30 kecamatan. Kegiatan itu berlangsung sejak 19 September 2022 hingga 11 Oktober 2022.

Ema pun meminta kepada seluruh SKPD yang menanggulangi potensi inflasi daerah agar menjaga harga-harga agar tidak naik, terutama pada aspek komoditas kebutuhan pokok masyarakat.