Sebanyak 407 mahasiswa di Kota Bandung, Jawa Barat, yang dilaporkan mengidap penyakit HIV merupakan angka akumulasi selama 31 tahun, kata seorang pejabat Kementerian Kesehatan.
"Jadi, data tersebut merupakan jumlah akumulasi sejak tahun 1991, bukan data 1 tahun. Kasus ini akumulatif selama 31 tahun," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Berdasarkan data pengidap HIV yang dihimpun Kemenkes sejak 1991 hingga Agustus 2022 di Kota Bandung, kata Maxi, berjumlah total 10.700 kasus, sebanyak 407 dialami kelompok berisiko tinggi dari kalangan mahasiswa.
Ia mengatakan tren peningkatan kasus per tahun di Kota Kembang itu relatif tidak terlampau tinggi. Capaian tertinggi yang pernah dilaporkan terjadi pada 2019 mencapai 25 kasus dalam setahun.
"Kalau lihat rata-rata per tahun, cuma 11 kasus atau per bulan 1 kasus. Kalau dilihat, dalam setahun ada 11-12 kasus itu perlu antisipasi, sebab satu orang terinfeksi di populasi sangat heterogen misalnya di kampus, itu perlu perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah daerah," katanya.
Berdasarkan data epidemiologi HIV secara nasional, kata Maxi, jumlah kasus paling tinggi berada di DKI Jakarta sekitar 90.900 kasus, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Bali, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau.
Maxi mengatakan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung termasuk daerah yang memiliki program penanggulangan HIV/AIDS yang sangat baik secara nasional.
Salah satunya, berdasarkan hasil pelacakan kasus yang bergulir secara konsisten setiap tahun rata-rata melebihi 75 persen target untuk menemukan pasien dan penanganan pengobatan.
"Kota Bandung sangat intensif melakukan skrining terutama pada populasi kunci, salah satunya mahasiswa," ujarnya.
Seluruh temuan kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut, kata Maxi, diobati menggunakan Antiretroviral (ARV) untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi.
Kemenkes mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintensifkan pelacakan kasus yang menyasar sejumlah populasi kunci, di antaranya lelaki seks dengan lelaki (LSL), pekerja seks komersial (PSK), dan mahasiswa.
"Populasi kunci yang paling tinggi persentasinya, yaitu LSL mencapai 49-50 persen," katanya.
Selain itu, juga perlu diwaspadai penularan HIV pada ibu hamil menyusul temuan kasus di Jawa Barat mencapai 14 persen. "Yang paling penting pelacakan di populasi kunci perlu edukasi agar ada kesadaran melakukan testing," katanya.
Menurut Maxi, kesadaran itu penting, agar pengidap HIV paham tentang risiko penyakit sehingga mengakses layanan pengobatan untuk pertahankan kualitas hidup.
Sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menyebut penyakit HIV/AIDS bisa mudah terdeteksi jika stigma atau diskriminasi masyarakat terhadap pengidap penyakit tersebut hilang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung Ira Dewi Jani mengatakan jika HIV/AIDS mudah terdeteksi, harapan hidup sehat dan produktif bagi para pengidap penyakit tersebut bisa semakin tinggi.
"Makanya kita musti cari yang HIV/AIDS, karena kalau tidak, akan seperti fenomena gunung es," kata Ira di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Menurut Ira, seseorang itu baru bisa didiagnosa HIV setelah dia melakukan tes, karena tidak ada tanda dan gejala spesifik bagi orang yang terkena HIV/AIDS. Namun, para pengidap biasanya malu untuk tes HIV/AIDS.
Menurutnya, stigma negatif tentang HIV/AIDS membuat tenaga kesehatan sulit mendeteksi secara dini. Padahal, jika bisa dideteksi secara dini, masih ada kesempatan agar seseorang tidak masuk ke fase AIDS.
"Jangan sampai ada yang meninggal karena sudah masuk fase AIDS. Semoga kita sudah bisa menemukan dan mengobati dari fase HIV saja," kata dia.
Berdasarkan data dari tahun 1991 hingga 2021, jumlah pengidap HIV di Kota Bandung sebanyak 5.843 orang. Dari angka itu, 6 persen diantaranya berstatus mahasiswa.
Jika di rata-rata, setiap tahun ada kasus HIV/AIDS sekitar 300-400 kasus. Kasus itu, paling banyak diakibatkan oleh faktor heteroseksual.
Dia memastikan beragam langkah telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mencegah dan mengatasi HIV/AIDS, mulai dari tindakan sosialisasi hingga preventif.
Melalui tindakan sosialisasi, Pemkot Bandung telah mengenalkan materi kesehatan reproduksi mulai dari kalangan usia SMP atau remaja yang disesuaikan dengan kapabilitas usia mereka.
Untuk tindakan preventif, setiap ibu hamil harus melakukan pemeriksaan amanat standar pelayanan minimal bidang kesehatan, salah satunya tes HIV.
"Kita sudah ada program Hidup Sehat bersama Sahabat (HEBAT). Kita juga melakukan penyuluhan di tempat-tempat kerja," kata Ira.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: 407 mahasiswa idap HIV di Bandung akumulasi selama 31 tahun
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Jadi, data tersebut merupakan jumlah akumulasi sejak tahun 1991, bukan data 1 tahun. Kasus ini akumulatif selama 31 tahun," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Berdasarkan data pengidap HIV yang dihimpun Kemenkes sejak 1991 hingga Agustus 2022 di Kota Bandung, kata Maxi, berjumlah total 10.700 kasus, sebanyak 407 dialami kelompok berisiko tinggi dari kalangan mahasiswa.
Ia mengatakan tren peningkatan kasus per tahun di Kota Kembang itu relatif tidak terlampau tinggi. Capaian tertinggi yang pernah dilaporkan terjadi pada 2019 mencapai 25 kasus dalam setahun.
"Kalau lihat rata-rata per tahun, cuma 11 kasus atau per bulan 1 kasus. Kalau dilihat, dalam setahun ada 11-12 kasus itu perlu antisipasi, sebab satu orang terinfeksi di populasi sangat heterogen misalnya di kampus, itu perlu perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah daerah," katanya.
Berdasarkan data epidemiologi HIV secara nasional, kata Maxi, jumlah kasus paling tinggi berada di DKI Jakarta sekitar 90.900 kasus, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Bali, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau.
Maxi mengatakan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung termasuk daerah yang memiliki program penanggulangan HIV/AIDS yang sangat baik secara nasional.
Salah satunya, berdasarkan hasil pelacakan kasus yang bergulir secara konsisten setiap tahun rata-rata melebihi 75 persen target untuk menemukan pasien dan penanganan pengobatan.
"Kota Bandung sangat intensif melakukan skrining terutama pada populasi kunci, salah satunya mahasiswa," ujarnya.
Seluruh temuan kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut, kata Maxi, diobati menggunakan Antiretroviral (ARV) untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi.
Kemenkes mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintensifkan pelacakan kasus yang menyasar sejumlah populasi kunci, di antaranya lelaki seks dengan lelaki (LSL), pekerja seks komersial (PSK), dan mahasiswa.
"Populasi kunci yang paling tinggi persentasinya, yaitu LSL mencapai 49-50 persen," katanya.
Selain itu, juga perlu diwaspadai penularan HIV pada ibu hamil menyusul temuan kasus di Jawa Barat mencapai 14 persen. "Yang paling penting pelacakan di populasi kunci perlu edukasi agar ada kesadaran melakukan testing," katanya.
Menurut Maxi, kesadaran itu penting, agar pengidap HIV paham tentang risiko penyakit sehingga mengakses layanan pengobatan untuk pertahankan kualitas hidup.
Sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menyebut penyakit HIV/AIDS bisa mudah terdeteksi jika stigma atau diskriminasi masyarakat terhadap pengidap penyakit tersebut hilang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung Ira Dewi Jani mengatakan jika HIV/AIDS mudah terdeteksi, harapan hidup sehat dan produktif bagi para pengidap penyakit tersebut bisa semakin tinggi.
"Makanya kita musti cari yang HIV/AIDS, karena kalau tidak, akan seperti fenomena gunung es," kata Ira di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Menurut Ira, seseorang itu baru bisa didiagnosa HIV setelah dia melakukan tes, karena tidak ada tanda dan gejala spesifik bagi orang yang terkena HIV/AIDS. Namun, para pengidap biasanya malu untuk tes HIV/AIDS.
Menurutnya, stigma negatif tentang HIV/AIDS membuat tenaga kesehatan sulit mendeteksi secara dini. Padahal, jika bisa dideteksi secara dini, masih ada kesempatan agar seseorang tidak masuk ke fase AIDS.
"Jangan sampai ada yang meninggal karena sudah masuk fase AIDS. Semoga kita sudah bisa menemukan dan mengobati dari fase HIV saja," kata dia.
Berdasarkan data dari tahun 1991 hingga 2021, jumlah pengidap HIV di Kota Bandung sebanyak 5.843 orang. Dari angka itu, 6 persen diantaranya berstatus mahasiswa.
Jika di rata-rata, setiap tahun ada kasus HIV/AIDS sekitar 300-400 kasus. Kasus itu, paling banyak diakibatkan oleh faktor heteroseksual.
Dia memastikan beragam langkah telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mencegah dan mengatasi HIV/AIDS, mulai dari tindakan sosialisasi hingga preventif.
Melalui tindakan sosialisasi, Pemkot Bandung telah mengenalkan materi kesehatan reproduksi mulai dari kalangan usia SMP atau remaja yang disesuaikan dengan kapabilitas usia mereka.
Untuk tindakan preventif, setiap ibu hamil harus melakukan pemeriksaan amanat standar pelayanan minimal bidang kesehatan, salah satunya tes HIV.
"Kita sudah ada program Hidup Sehat bersama Sahabat (HEBAT). Kita juga melakukan penyuluhan di tempat-tempat kerja," kata Ira.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: 407 mahasiswa idap HIV di Bandung akumulasi selama 31 tahun
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022