Majelis agama-agama di Indonesia mendeklarasikan kesepakatan menolak penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Deklarasi ini dibacakan dalam Kolokium Agama-Agama Nusantara (KAANA) 2022 yang digelar di Jakarta, Rabu. Sejumlah perwakilan organisasi keagamaan hadir dalam kolokium tersebut, di antaranya Ouikumehe, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Walubi, MUI, hingga perwakilan Kemenag.
"Kami menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun," ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam sambutannya yang diikuti secara daring dari Jakarta.
Amirsyah mengatakan majelis agama menyerukan upaya-upaya pemenangan Pemilu yang bermartabat, beretika mulia, mendamaikan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Majelis agama, kata dia, juga menyerukan agar KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu dengan adil dan jujur, transparan, konstitusional, serta mengutamakan kemaslahatan bangsa Indonesia.
"Kami menyerukan kepada seluruh partai politik sebagai kontestan Pemilu untuk berpartisipasi dalam Pemilu secara bertanggungjawab, beretika mulia, taat pada konstitusi dan peraturan perundangan, dan mengutamakan kemaslahatan bangsa," kata dia.
Majelis juga mendorong umat beragama untuk berpartisipasi penuh dalam menunaikan hak dan kewajiban dalam Pemilu disertai semangat persatuan, kesatuan, gotong royong, dan damai-mendamaikan agar terwujud demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial.
"Kami mendukung penuh dan akan mengawal secara kolektif penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, damai dan mendamaikan sejak tahun 2022 hingga pada puncaknya tahun 2024," ujar dia.
Sementara itu, Panitia Penyelenggara Kolokium Majelis Agama-Agama di Indonesia Muhammad Zainuddin Daulay mengatakan KAANA diselenggarakan sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya keterulangan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam Pemilu 2024.
Penyelenggaraan KAANA bertujuan untuk merefleksikan hubungan teologis, strategis, dan praktis antara agama dan Pemilu dalam sejarah politik Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang berbhineka.
"Merumuskan pandangan, sikap, dan komitmen bersama agama-agama dalam rangka mencegah terjadinya politisasi agama, politik identitas, dan komodifikasi agama-agama pada Pemilu 2024," kata dia.
Sementara itu Tiga partai politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP mendaftar bersamaan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024.
Ketua umum partai yakni Partai Golkar Airlangga Hartarto, PAN Zulkifli Hasan dan PPP Suharso Monoarfa diiringi para simpatisan masing-masing partainya tiba di Kantor KPU, Jakarta, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.10 WIB.
Sebelum tiba di kantor KPU Airlangga, Zulkifli Hasan dan Suharso berjalan kaki dari Graha Mandiri Jalan Imam Bonjol menuju Kantor KPU Jalan Imam Bonjol yang memiliki jarak sekitar 500 meter. Suasana jalan kakai itu penuh keriuhan karena diiringi Marching Band, Reog Ponorogo dan kelompok Marawisdan disertai ratuan simpatisan partai-partai yang tergabung dalam KIB.
Sesampainya di pintu gerbang KPU, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara petugas keamanan KPU dengan massa pendukung partai KIB tersebut. Bahkan, ketiga pimpinan parpol itu sempat kesulitan untuk masuk ke dalam gerbang KPU.
Petugas keamanan KPU pun mengimbau bahwa yang bisa masuk ke dalam kantor KPU hanya yang memiliki ID Card khusus. AKhirnya pimpinan parpol KB bisa masuk..
"Mohon kerja samanya, hanya pemilik ID card yang boleh masuk," teriak sejumlah petugas keamanan.
Aksi dorong-dorongan pun mereda dan massa pendukung ketiga parpol itu tengah menunggu di luar gerbang KPU.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Majelis agama sepakat tolak politisasi agama pada Pemilu 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Deklarasi ini dibacakan dalam Kolokium Agama-Agama Nusantara (KAANA) 2022 yang digelar di Jakarta, Rabu. Sejumlah perwakilan organisasi keagamaan hadir dalam kolokium tersebut, di antaranya Ouikumehe, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Walubi, MUI, hingga perwakilan Kemenag.
"Kami menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun," ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam sambutannya yang diikuti secara daring dari Jakarta.
Amirsyah mengatakan majelis agama menyerukan upaya-upaya pemenangan Pemilu yang bermartabat, beretika mulia, mendamaikan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Majelis agama, kata dia, juga menyerukan agar KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu dengan adil dan jujur, transparan, konstitusional, serta mengutamakan kemaslahatan bangsa Indonesia.
"Kami menyerukan kepada seluruh partai politik sebagai kontestan Pemilu untuk berpartisipasi dalam Pemilu secara bertanggungjawab, beretika mulia, taat pada konstitusi dan peraturan perundangan, dan mengutamakan kemaslahatan bangsa," kata dia.
Majelis juga mendorong umat beragama untuk berpartisipasi penuh dalam menunaikan hak dan kewajiban dalam Pemilu disertai semangat persatuan, kesatuan, gotong royong, dan damai-mendamaikan agar terwujud demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial.
"Kami mendukung penuh dan akan mengawal secara kolektif penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, damai dan mendamaikan sejak tahun 2022 hingga pada puncaknya tahun 2024," ujar dia.
Sementara itu, Panitia Penyelenggara Kolokium Majelis Agama-Agama di Indonesia Muhammad Zainuddin Daulay mengatakan KAANA diselenggarakan sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya keterulangan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam Pemilu 2024.
Penyelenggaraan KAANA bertujuan untuk merefleksikan hubungan teologis, strategis, dan praktis antara agama dan Pemilu dalam sejarah politik Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang berbhineka.
"Merumuskan pandangan, sikap, dan komitmen bersama agama-agama dalam rangka mencegah terjadinya politisasi agama, politik identitas, dan komodifikasi agama-agama pada Pemilu 2024," kata dia.
Sementara itu Tiga partai politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP mendaftar bersamaan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024.
Ketua umum partai yakni Partai Golkar Airlangga Hartarto, PAN Zulkifli Hasan dan PPP Suharso Monoarfa diiringi para simpatisan masing-masing partainya tiba di Kantor KPU, Jakarta, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.10 WIB.
Sebelum tiba di kantor KPU Airlangga, Zulkifli Hasan dan Suharso berjalan kaki dari Graha Mandiri Jalan Imam Bonjol menuju Kantor KPU Jalan Imam Bonjol yang memiliki jarak sekitar 500 meter. Suasana jalan kakai itu penuh keriuhan karena diiringi Marching Band, Reog Ponorogo dan kelompok Marawisdan disertai ratuan simpatisan partai-partai yang tergabung dalam KIB.
Sesampainya di pintu gerbang KPU, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara petugas keamanan KPU dengan massa pendukung partai KIB tersebut. Bahkan, ketiga pimpinan parpol itu sempat kesulitan untuk masuk ke dalam gerbang KPU.
Petugas keamanan KPU pun mengimbau bahwa yang bisa masuk ke dalam kantor KPU hanya yang memiliki ID Card khusus. AKhirnya pimpinan parpol KB bisa masuk..
"Mohon kerja samanya, hanya pemilik ID card yang boleh masuk," teriak sejumlah petugas keamanan.
Aksi dorong-dorongan pun mereda dan massa pendukung ketiga parpol itu tengah menunggu di luar gerbang KPU.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Majelis agama sepakat tolak politisasi agama pada Pemilu 2024
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022