Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 510/166-PSDA tentang upaya menjaga inflasi serta stabilisasi harga pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
"SE ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: EK.2.1/82/M.EKON/03/2022 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Depok selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah serta menyikapi kondisi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi," kata Mohammad Idris dalam keterangannya, Senin.
Baca juga: Pemkot Depok sediakan 145 layanan di aplikasi layanan warga
Dalam SE per 7 April 2022 itu, Wali Kota Depok melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah termasuk Camat dan Lurah, para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta serta masyarakat Kota Depok melakukan beberapa langkah koordinasi yang sinergis dan kolaboratif.
Pertama, melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok secara harian. Utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng dan gula pasir.
Kedua, memastikan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun ketersediaan yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern. Lalu, pemanfaatan platform perdagangan online juga dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan terutama untuk menjaga penerapan protokol kesehatan yang lebih intensif.
Ketiga, sinergi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk pengawasan penyaluran/distribusi BBM dan LPG.
Keempat, mengkoordinasikan dan sinergi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam rangka memastikan ketepatan penerima, efektivitas penetapan lokasi dan pemerataan, waktu dan frekuensinya. Optimalisasi platform digital sebagai alternatif penyaluran/distribusi kebutuhan dalam paket pasar murah/operasi pasar untuk menjaga penerapan protokol kesehatan yang lebih intensif.
Baca juga: Depok berharap bersinergi dengan Pemprov Jabar selesaikan masalah lingkungan
Kelima, melakukan ajakan moral (moral suasion) dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok melalui tiga hal.
Mengkomunikasikan kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan serta penyampaian upaya penyediaan sarana pemasaran yang efektif dalam rangka penerapan protokol kesehatan.
Kemudian, imbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar, berjualan secara jujur dan bijak, berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, menerapkan pola hidup sederhana dan mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan, baik dari bahan maupun cara pengolahannya.
Terakhir, inspeksi ke pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan stok serta himbauan kepada para pedagang/distributor untuk tidak menahan pasokan/melakukan penimbunan.
Baca juga: Ridwan Kamil resmikan Pasar Rakyat Jabar Juara di Depok
Keenam adalah mengimbau masyarakat yang berjualan selama Ramadan untuk berjualan pada tempat dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketujuh, mengimbau pengusaha yang perusahaannya berlokasi di Kota Depok untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
Kedelapan, setiap kegiatan di atas dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin untuk mencegah penyebaran Covid-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"SE ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: EK.2.1/82/M.EKON/03/2022 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Depok selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah serta menyikapi kondisi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi," kata Mohammad Idris dalam keterangannya, Senin.
Baca juga: Pemkot Depok sediakan 145 layanan di aplikasi layanan warga
Dalam SE per 7 April 2022 itu, Wali Kota Depok melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah termasuk Camat dan Lurah, para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta serta masyarakat Kota Depok melakukan beberapa langkah koordinasi yang sinergis dan kolaboratif.
Pertama, melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok secara harian. Utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng dan gula pasir.
Kedua, memastikan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun ketersediaan yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern. Lalu, pemanfaatan platform perdagangan online juga dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan terutama untuk menjaga penerapan protokol kesehatan yang lebih intensif.
Ketiga, sinergi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk pengawasan penyaluran/distribusi BBM dan LPG.
Keempat, mengkoordinasikan dan sinergi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam rangka memastikan ketepatan penerima, efektivitas penetapan lokasi dan pemerataan, waktu dan frekuensinya. Optimalisasi platform digital sebagai alternatif penyaluran/distribusi kebutuhan dalam paket pasar murah/operasi pasar untuk menjaga penerapan protokol kesehatan yang lebih intensif.
Baca juga: Depok berharap bersinergi dengan Pemprov Jabar selesaikan masalah lingkungan
Kelima, melakukan ajakan moral (moral suasion) dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok melalui tiga hal.
Mengkomunikasikan kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan serta penyampaian upaya penyediaan sarana pemasaran yang efektif dalam rangka penerapan protokol kesehatan.
Kemudian, imbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar, berjualan secara jujur dan bijak, berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, menerapkan pola hidup sederhana dan mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan, baik dari bahan maupun cara pengolahannya.
Terakhir, inspeksi ke pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan stok serta himbauan kepada para pedagang/distributor untuk tidak menahan pasokan/melakukan penimbunan.
Baca juga: Ridwan Kamil resmikan Pasar Rakyat Jabar Juara di Depok
Keenam adalah mengimbau masyarakat yang berjualan selama Ramadan untuk berjualan pada tempat dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketujuh, mengimbau pengusaha yang perusahaannya berlokasi di Kota Depok untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
Kedelapan, setiap kegiatan di atas dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022