Bandung, 7/3 (ANTARA) - Sejumlah pejabat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Barat masih kerap tergiur untuk loncat kantor atau pindah menjadi pejabat di SKPD lain.
"Ada beberapa pejabat BKKBN di daerah yang hanya menjadikan batu loncatan, setelah ada peluang jadi pejabat meninggalkannya dan pindah ke SKPD lain," kata Kepala BKKBN Jawa Barat, Rukman Heryana di sela-sela Seminar Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Bandung, Senin.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Kepala BKKBN Jabar terkait kondisi dari jajaran yang dipimpinnya.
Namun ia menyebutkan, tidak bisa berbuat banyak karena UU No.52 Tahun 2009 tentang struktur BKKBN dan BKKBN daerah yang belum direalisasikan dalam bentuk pembentukan BKKBN daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Saat ini, peran BKKBN di kabupaten/kota di Jawa Barat masih digabungkan dengan SKPD lainnya, padahal dengan UU tentang BKKBN itu seharusnya BKKBN sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terpisah.
"Jelas dengan posisi BKKBN di daerah saat ini belum ada dan tergabung dengan yang lain, personelnya berpeluang bisa pindah menjadi pejabat dinas atau instansi lain," kata Rukman.
Di sisi lain, kondisi itu tidak menguntungkan karena program BKKBN membutuhkan orang-orang yang mengerti dan tahu betul strategi dan kebijakan yang harus dilakukan di lapangan untuk tercapainya target keluarga berencana.
"Bila orang yang ahlinya di BKKBN pindah ke instansi lain, jelas kehilangan. Padahal mereka sangat diperlukan untuk melanjutkan program KB di daerahnya. Untuk itu kami berharap BKKBN daerah segera berdiri sendiri," kata Rukman.
Kepala BKKBN Jawa Barat menyebutkan, program KB sangat perlu dan harus menjadi perhatian di Jawa Barat karena merupakan provinsi paling padat dan terbanyak penduduknya se-Indonesia, yakni 43 juta jiwa.
"Tahun ini laju pertumbuhan penduduk Jabar turun menjadi 1,82 persen, namun belum bisa dikatakan rendah karena angka kelahiran di Jabar masih tinggi yakni 700 ribuan kelahiran per tahunnya," kata Rukman.
Untuk itu, ia berusaha untuk mempertahankan para pejabat dan karyawan BKKBN yang sudah bisa diandalkan di daerahnya untuk tidak tertarik atau pindah ke instansi lain.
Selain itu, BKKBN Jabar juga terus menambah penyuluh KB hingga tingkat kecamatan. Jumlah PLKB di Jawa Barat menurun drastis sejak dilebur pada awal reformasi. Banyak petugas lapangan KB yang pindah di SKPD lain.
"KB di Jabar sangat penting, kegagalan program KB berakibat melonjaknya pertumbuhan penduduk di Jabar karena jumlah penduduk Jabar terbesar se-Indonesia," kata Rukman Heryana menambahkan.
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Ada beberapa pejabat BKKBN di daerah yang hanya menjadikan batu loncatan, setelah ada peluang jadi pejabat meninggalkannya dan pindah ke SKPD lain," kata Kepala BKKBN Jawa Barat, Rukman Heryana di sela-sela Seminar Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Bandung, Senin.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Kepala BKKBN Jabar terkait kondisi dari jajaran yang dipimpinnya.
Namun ia menyebutkan, tidak bisa berbuat banyak karena UU No.52 Tahun 2009 tentang struktur BKKBN dan BKKBN daerah yang belum direalisasikan dalam bentuk pembentukan BKKBN daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Saat ini, peran BKKBN di kabupaten/kota di Jawa Barat masih digabungkan dengan SKPD lainnya, padahal dengan UU tentang BKKBN itu seharusnya BKKBN sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terpisah.
"Jelas dengan posisi BKKBN di daerah saat ini belum ada dan tergabung dengan yang lain, personelnya berpeluang bisa pindah menjadi pejabat dinas atau instansi lain," kata Rukman.
Di sisi lain, kondisi itu tidak menguntungkan karena program BKKBN membutuhkan orang-orang yang mengerti dan tahu betul strategi dan kebijakan yang harus dilakukan di lapangan untuk tercapainya target keluarga berencana.
"Bila orang yang ahlinya di BKKBN pindah ke instansi lain, jelas kehilangan. Padahal mereka sangat diperlukan untuk melanjutkan program KB di daerahnya. Untuk itu kami berharap BKKBN daerah segera berdiri sendiri," kata Rukman.
Kepala BKKBN Jawa Barat menyebutkan, program KB sangat perlu dan harus menjadi perhatian di Jawa Barat karena merupakan provinsi paling padat dan terbanyak penduduknya se-Indonesia, yakni 43 juta jiwa.
"Tahun ini laju pertumbuhan penduduk Jabar turun menjadi 1,82 persen, namun belum bisa dikatakan rendah karena angka kelahiran di Jabar masih tinggi yakni 700 ribuan kelahiran per tahunnya," kata Rukman.
Untuk itu, ia berusaha untuk mempertahankan para pejabat dan karyawan BKKBN yang sudah bisa diandalkan di daerahnya untuk tidak tertarik atau pindah ke instansi lain.
Selain itu, BKKBN Jabar juga terus menambah penyuluh KB hingga tingkat kecamatan. Jumlah PLKB di Jawa Barat menurun drastis sejak dilebur pada awal reformasi. Banyak petugas lapangan KB yang pindah di SKPD lain.
"KB di Jabar sangat penting, kegagalan program KB berakibat melonjaknya pertumbuhan penduduk di Jabar karena jumlah penduduk Jabar terbesar se-Indonesia," kata Rukman Heryana menambahkan.
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011